Pertemuan trio ‘KMP’, Kalla-Mega-Paloh di Teuku Umar pada 22 Meret lalu diduga memaksa Menkumham segera mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono. Jokowi sengaja tak dilibatkan karena ditengarai ada skenario lain yang sedang berjalan.
Bagi politisi lawas seperti trio ‘KMP’, Kalla-Mega-Paloh, mengakuisisi Golkar sudah seperti mendapat durian runtuh. Maklum, infrastruktur politiknya masih kuat. Terbukti sejak Orde Baru tumbang, Beringin sampai sekarang masih bertengger di klaseman atas dalam percaturan politik tanah air.
Terlebih pasca Pilpres 2014. Dengan perolehan 91 kursi di parlemen dan duduk sebagai parpol kedua terbesar setelah PDI Perjuangan, big boss Koalisi Indonesia Hebat (KIH) makin bernafsu merebut Golkar. Dengan segala cara, mengakuisi Beringin berarti makin menguatkan posisi PDI Perjuangan dan Nasdem sebagai supir KIH di jagat politik Indonesia.
Permainan sesungguhnya masih dikendalikan Golkar walau dengan jubah yang lain. Surya Paloh yang merupakan bekas tokoh Golkar, intensif membisiki Megawati agar mengakuisisi Beringin. Pertemuan demi pertemuan digelar secara berkala. Hingga dirasa waktunya pas, big boss Nasdem tersebut menggandeng JK sebagai pengunci yang makin meyakinkan Megawati.
Sejumlah sumber menyebutkan, pertemuan trio ‘KMP’ digelar di kediaman Megawati di Teuku Umar, Minggu malam, 22 Maret lalu. JK membawa sepegok data yang membuat Megawati yang sebelumnya murka kepada Jokowi tambah murka saja. Data itu antara lain tentang kesepakatan antara Luhut Pandjaitan dengan Aburizal Bakrie.
Isinya, Ical tidak akan menganggu roda pemerintahan Jokowi asalkan diganjar dengan sejumlah konsesi. Mirip seperti masa SBY, lolosnya penganggaran pemerintah sebesar Rp 770 miliar dalam APBN-P 2015 untuk menalangi pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo ditengarai sebagai salah satu konsesi yang menjinakan Aburizal (lihat: Karena Partai Milik Gue).
Data tersebut seakan menjadi titik temu kekecewaan Megawati dan JK terhadap Jokowi. Megawati merasa makin hari Jokowi makin susah dikendalikan. Yang paling awal adalah soal Luhut Pandjaitan. Mega merasa sudah tidak sejalan lagi dengan bekas tokoh Golkar itu sejak masa berlangsungnya Pilpres 2014. Ini berimbas kepada Maruara Sirait yang ditolak Megawati masuk di jajaran Kabinet Kerja karena dianggap orang-nya Luhut.
Kini malah Jokowi menempatkan Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Langkah Jokowi mendekati Prabowo bukanlah pengecualian yang membuat Megawati berang. Ini semua karena Mega sampai hari ini masih menganggap Jokowi hanya ‘petugas partai’ yang harus tunduk kepada pemilik partai.
Sebaliknya, JK juga sudah sering berselisih paham dengan Jokowi di masa Pilpres, terutama sejak utak-atik daftar nama Kabinet Kerja. Boleh saja menteri-menteri strategis, terutama Menko Perekonomian, dikuasai JK. Tapi kini Jokowi nampak betul-betul telah mempelajari pengalaman pahit SBY. Jokowi mengunci kewenangan JK justeru dengan memasang Luhut sebagai Kepala Staff yang kewenangannya melebihi Wapres. Terbitnya Perpres yang mengatur proyek-proyek strategis ditangani oleh Kepala Staff Kepresidenan merupakan bagian dari skenario membatasi kelincahan JK.
Titik temu kekecewaan Mega-JK kepada Jokowi di Minggu malam tersebut bisa diibaratkan seperti jalan tol yang makin memuluskan ambisi lama koalisi Banteng-Beringin. Dulunya koalisi ini ditanggapi dingin oleh Megawati dan JK saat dirinya menjabat Ketua Umum Golkar. Karena penggagasnya, duo Ketua Dewan Penasehat/Pertimbangan, yaitu Surya Paloh di kubu Beringin dan Taufik Kiemas di kubu Banteng, dianggap mereduksi kepemimpinan Mega dan JK.
Kini, iklim politiknya sudah berubah ke satu titik kesamaan kepentingan. Dalam pertemuan malam tersebut, Megawati langsung memanggil Menkumham ke Teuku Umar. Ia memerintah Menteri Yassona Laoly segera mengesahkan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Hebatnya, menurut sebuah sumber, draf pengesahan telah dipersiap JK. Draf inilah yang dijadikan konsep Menkumham untuk menerbitkan SK yang ia tandatangani esok harinya, Senin, 23 Maret.
Endapan-endapan memori lama kekecewaan antar elit Golkar periode lalu kerap mewarnai di balik proses pengesahan tersebut. Agung Laksono yang sejak awal ogah bergabung dengan KMP, berada dalam satu titik kekecawaan dengan Surya Paloh-JK atas kekalahan keduanya dalam Munas Golkar di Riau 2009. Terpilihnya Ical sebagai Ketua Umum telah menggagalkan ambisi Paloh menjadi Ketua Umum dan JK sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Bukankah kekecewaan itulah yang menyulut Paloh hengkang dari Beringin dan mendirikan Nasdem.
Terjaringnya Golkar ke dalam skenario trio ‘KMP’ kini nampak sebagai penggalangan kekuatan KIH di parlemen. Tujuannya agar lebih mampu mengendalikan Jokowi atau malah sebaliknya. Pelengseran presiden di MPR adalah bentuk akhir dari semua skenario trio ‘KMP’ jika Jokowi tidak tunduk membagi sumber daya politik dan ekonomi kepada trio ‘KMP’ dan elit KIH lainnya. Sebab memang tinggal setengah tangga lagi mengawinkan JK dengan Puteri Mahkota Banteng, Puan Maharani.
Tesis yang menyatakan Jokowi akan terguling jika KIH berbalik menjadi oposisi semakin mendekati sempurna, andai KIH mempersoalkan kebijakan Jokowi yang tidak populis. Tentu KIH ingin menyelamatkan mukanya menghadapi Pilpres 2019. Ada banyak contoh kebijakan Jokowi yang menjadi sasaran peluru tembak.
Bisa dipastikan konflik Polri-KPK yang terkesan dibiarkan Jokowi hingga berbuntut ke aksi kriminalisasi tokoh-tokoh anti-korupsi menjadi alutsista KIH. Perppu terbitan Jokowi yang menggusur Abraham Samad dan Bambang Widjajanto dalam barisan pimpinan KPK menjadi senjata empuk untuk memukul Jokowi.
Bila isu ini digunakan, itu berarti desas-desus JK berada dibalik kriminalisasi Abraham Samad, klannya sendiri dari Makassar, semakin mendapat pembenaran. Tak terkecuali peran besar elit PDI Perjuangan. Sejak awal elit Banteng sengaja mendorong nama jenderal pemilik rekening gendut menjadi Kapolri untuk memasung Jokowi masuk ke dalam jebakan pelik.
Lihat saja, tahap awalnya, saat nama Komjen Budi Gunawan ditolak habis-habisan oleh publik, Banteng pasang badan mendukung Jokowi agar segera melantiknya sebagai Kapolri. Tapi begitu eksesnya merembet kemana-mana yang menjungkarbalikan hukum, hingga berbuntut penetapan Bareskrim terhadap bekas Wakil Menkumham, Denny Indrayana, sebagai tersangka, Banteng memilih kabur.
Berbagai aksi demonstrasi yang juga sejalan dengan survei ketidakpuasan publik terhadap pemerintah, turut menjadi pertimbangan KIH untuk meyakinkan publik bahwa Jokowi memang pantas di lengserkan. Kebijakan kenaikan BBM bukanlah pengecualian dalam hal ini.
Semua isu-isu tidak populis tersebut terkemas dalam ekspresi ketidakpuasan PDI-Perjuangan sebagai parpol pemenang Pemilu 2014, dimana para kadernya kebanyakan tersingkir dari pos-pos strategis. Sejumlah politisi Banteng sekarang ini memang sedang berjuang sendiri-sendiri untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Maka, bila politisi Banteng, Effendi Simbolon, sejak awal berani menjadi pioneer yang menyuarakan pemakzulan terhadap Jokowi, tentu bukan sekadar ungkapan pribadinya. Bisa jadi ini cerminan amarah Megawati dan kekecewaan elit-elit Banteng lainnya.
Posisi Jokowi makin terjepit jika KMP menyambut skenario tersebut. Bukan tak ada sinyal ke arah sana. Bergulirnya hak angket terhadap Menkumham yang dimotori oleh Golkar versi Aburizal, Gerinda dan PKS terlihat sebagai ajang uji coba untuk membaca sampai di mana kekuatan Jokowi yang dikawal oleh duo loyalisnya: Luhut Pandjaitan dan Hendropriyono. Tak terkecuali penolakan DPR terhadap Badrudin Haiti sebagai Kapolri sebagai pengganti pencalonan Budi Gunawan.
Agar tidak terguling, praktis Jokowi mesti segera melunasi utang-utangnya kepada rakyat ketimbang melunasi utangnya kepada elit-elit parpol pengusungnya. Bila tidak, bisa-bisa rumor menyandingkan JK-Puan makin senter terdengar. ***
sumber: indonesianreview http://ift.tt/1bIsOY9 http://ift.tt/1bIsOY7
