Anggota DPD RI Djasarmen Purba menagih janji politik Presiden Joko Widodo, yang disampaikan saat kampanye Pilres soal menjadikan maritim sebagai salah satu fokus pembangunannya.
Anggota DPD Tagih Janji Presiden soal Implementasi Pembangunan Maritim
Jika tidak begitu, berarti Pemerintah memunggungi maritim dalam arti tidak ada perhatian untuk mengembangkan Indonesia sebagai negara maritim, terlebih untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia
Senayan - Anggota DPD RI Djasarmen Purba menagih janji politik Presiden Joko Widodo, yang disampaikan saat kampanye Pilres soal menjadikan maritim sebagai salah satu fokus pembangunannya.
"Saat pelantikan Presiden Jokowi, dalam pidatonya sampaikan bahwa Indonesia sekian lama memunggungi laut, dan sudah saatnya Pemerintah kembali fokus dan memberi perhatian besar di bidang kemaritiman," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (5/2).
DPD RI sebagai inisiator pembentukan UU nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, sangat konsen untuk pemperjuangkan implementasi kedaulan maritim dalam bentuk anggaran.
"Harapan kami, Pemerintah harus jeli dalam menyikapi penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan APBN-P 2015," imbuhnya.
Djasarmen Purba mengingatkan, Pemerintah wajib menyertakan laut sebagai basis dalam penyusunan anggaran, untuk mendukung kedaulatan negara maritim. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4 UU nomor 32 tahun 2014 bahwa untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Pemerintah wajib menyertakan luas wilayah laut sebagai dasar pengalokasian anggaran pembangunan laut.
"Jika tidak begitu, berarti Pemerintah memunggungi maritim dalam arti tidak ada perhatian untuk mengembangkan Indonesia sebagai negara maritim, terlebih untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," serunya.
Lebih lanjut, Djasarmen Purba mengungkapkan bahwa daerah kepulauan atau berbasis laut seperti NTT, NTB,Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua , Papua Barat, Sulawesi Utara, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, kasat mata mengalami ketertinggalan dan merasa di perlakukan tidak adil dalam penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU).
"Harapan kita, kedaulatan maritim ini harus diimplementasikan dalam bentuk anggaran. DPD harus memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan daerah," tegasnya.
sumber:junalparlemen.com http://ift.tt/1LPJLgK http://ift.tt/1LPJLgI
