Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda menilai bahwa pergantian pimpinan KPK di bawah Taufiqurrahman Ruki bisa memperjelas status Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terkait tudingan beberapa pihak seperti Muhammad Nazaruddin, Sutan Bhatoegana dan Rudy Rubiandini.
“Selama ini banyak pihak melihat ketika Abraham Samad menjadi Ketua KPK, kasus yang menyeret nama Ibas sepertinya dapat kekebalan. Tapi di bawah Pak Ruki, saya nilai KPK bisa memperbaiki hal itu dan memperjelas segala tuduhan terhadap Ibas,” ujarnya di Jakarta, Kamis (19/3).
Menurutnya, Ruki juga harus bisa menjelaskan dugaan adanya hubungan khusus antara Samad dan Partai Demokrat, seperti diungkapkan Ruhut Sitompul bahwa Samad jadi Ketua KPK karena didorong PD dan Bambang Widjajanto karena didorong Partai Golkar. “Bila itu benar, maka sangat masuk akal kalau Samad melindungi orang-orang dekat yang jadi penguasa di Partai Demokrat,” tambah Huda.
Dengan demikian, KPK harus menjelaskan apakah tudingan Nazaruddin dan kawan-kawan terhadap Ibas berdasar dan memiliki bukti atau tidak. Bila tidak ada buktinya, maka KPK harus mengungkapkan hal itu dan jika ada buktinya KPK pun harus menjelaskan dan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.
Sebelumnya Muhammad Nazaruddin beberapa kali mengungkap adanya aliran dana ke Ibas dan Partai Demokrat. Bahkan, usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (18/3), dia menyatakan kembali bahwa ada aliran dana dari hasil proyek alat kesehatan yang dimenangkan Permai Group untuk pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pilpres 2009, dan dana tersebut diserahkan kepada Ibas.
Sumber: suaramerdeka http://ift.tt/194urNN http://ift.tt/1H4zBIz
