Presiden Joko Widodo didesak mencopot Yasonna Laoly dari jabatan sebagai Menteri Hukum dan HAM. Pasalnya, politisi PDI Perjuangan ini sering melakukan blunder-blunder dalam mengambil keputusan.
“Menteri Yasonna Laoly mengawali karir politiknya di eksekutif dengan gaya politik yang memiliki daya rusak yang tinggi karena sering melakukan blunder-blunder,” ujar Koordinotar Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Presiden segera mencopot Yasona dari kursi Menkumham di Jakarta, Kamis (19/3).
Blunder-bluder yang dilakukan Menteri Yasonna, jelas Petrus, dimulai dengan mengkondisikan lahirnya dualisme kepengurusan parpol besar dan sikap tidak pro kepada suara publik, akal sehat publik bahkan berani menantang visi Nawacita Presiden Jokowi di bidang pemberantasan korupsi.
“Selain itu terdapat upaya Menteri Yasonna untuk memotong wewenang Menkopolhukam, Kejaksaan dan Polri dalam proses pemberian remisi tersebut,” tambahnya.
Menurut Petrus, langkah Yasonna dalam proses pemberian remisi ini berlebihan dan sangat ambisius. Pasalnya, Yasonna sekaligus telah mencoba meninggalkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, bahkan Etika dalam penegakan hukum, untuk suatu tujuan yang belum jelas ke mana arahnya.
Menteri Yasonna, katanya seharusnya mendiskusikan hal tersebut terlebih dahulu dengan Presiden, Menkopolhukam, Jaksa Agung, Kapolri dan KPK, tentang rencana atau gagasan penghapusan pembatasan hak remisi napi korupsi.
“Ide Yasonna jelas-jelas mengkhianati Presiden Jokowi dan jajarannya di Menkopolhukam, bertentangan dengan akal sehat publik. Karena itu sebaiknya Presiden segera mencopot Yasona dari kursi Menkumham,” tegasnya.
Sumber: luwuraya http://ift.tt/1xivXYz http://ift.tt/1xivXYx
